Sejak 2011, IARI mencetak advokat, paralegal, dan kader hukum untuk memastikan 99 undang-undang Republik Indonesia benar-benar dijalankan bagi rakyat.
IARI tidak hanya bekerja di ruang sidang. Melalui empat jalur pendidikan utama, kami membina calon advokat, relawan, dan warga biasa agar hukum sampai ke tangan yang membutuhkannya — dari kantor DPN di Jakarta hingga posko di 514 Kabupaten/Kota.
Jalur resmi menuju gelar Advokat IARI
Pendidikan intensif selama 2 bulan yang diselenggarakan DPN IARI bersama empat Badan Hukum IARI dan kampus hukum mitra. PKPA menjadi syarat wajib sebelum mengikuti Ujian Profesi Advokat.
Gerbang terakhir menuju gelar Advokat IARI
Setelah lulus PKPA, kader mengikuti UPA yang diselenggarakan DPN IARI. Lulus UPA berarti langsung mendapatkan SK Advokat, KTA IARI, dan penempatan di salah satu dari 514 DPC se-Indonesia.
Satu desa, satu paralegal
Program andalan IARI membawa hukum sampai ke akar rumput. Paralegal bukan sarjana hukum, melainkan warga biasa yang dididik untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan Advokat IARI.
Selain tiga jalur utama, IARI menjalankan program pendidikan lanjutan untuk relawan, advokat muda, hingga institusi mitra.
Pelatihan 3 hari bagi relawan pengawal dana rakyat: audit dana, teknik investigasi, dan pelaporan.
Kunjungan edukasi 1 hari ke desa, mengajarkan UUD 1945 dan sepuluh undang-undang penting bagi warga.
Pelatihan lanjutan bagi Advokat IARI di bawah 5 tahun: kasus strategis, lobi DPR, diplomasi internasional.
IARI siap menjadi narasumber dengan tema 99 UU, Pemilu, HAM, dan Anti Korupsi.
Perbandingan pendekatan pendidikan hukum IARI dengan lembaga pada umumnya.
| IARI | Lembaga Lain |
|---|---|
| Kurikulum: 99 UU untuk rakyat | Kurikulum umum |
| Lulus langsung ditempatkan di 514 DPC | Mencari kantor sendiri |
| Gratis untuk paralegal & rakyat | Berbayar mahal |
| 4 Badan Hukum sebagai dosen praktisi | Dosen teori |
| Fokus: pengabdian | Fokus: bisnis |